Detail Berita

Oleh: Syamsul Anwar Khomeni

Awal Juli lalu, media sosial ramai oleh kabar warga Aceh patungan hingga Rp1 miliar untuk memperbaiki jembatan yang terdampak bencana. Sebagai akses vital, jembatan tersebut merupakan jalur distribusi hasil pertanian terdekat serta penghubung tercepat menuju fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan usai terputus akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025.

Peristiwa tersebut tentu memantik pertanyaan: di mana pemerintah, dan apa yang telah dilakukan delapan bulan setelah bencana hingga warga memilih patungan dan memperbaiki jembatan sendiri?

Kemudian muncul penjelasan dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitas dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera, jembatan tersebut mengalami kerusakan abutment atau struktur bangunan bawah yang terletak di kedua ujung ekstrem bentang jembatan yang patah. Kerusakan ini membuat jembatan miring hingga menimbulkan perbedaan elevasi >4 meter. Kondisi tersebut diperparah dengan jalur menuju jembatan juga terkena longsor serta jalan letter S ke arah jembatan terputus disapu banjir bandang, termasuk kondisi tanah yang masih labil jika akses jembatan dipaksakan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, jauh sebelum viral, pemerintah mengaku telah membuat jalur lain yang lebih aman namun lebih jauh bagi warga.

Komunikasi Pascabencana

Dalam penanganan pascabencana, masalah kebijakan tidak selalu terjadi karena pemerintah tidak bekerja. Kadang masalahnya terjadi karena pemerintah dan masyarakat bekerja dengan definisi “solusi atas risiko” yang berbeda. Seperti dalam kasus jembatan di atas, kita melihat dua cara pandang sebuah jembatan rusak akibat bencana. Dari sisi teknis (pemerintah), jembatan yang miring di atas tanah yang labil adalah ancaman. Ia harus ditutup, dikaji, diperkuat, sebelum dibangun kembali. Tetapi dari sisi warga, jembatan yang sama adalah jalan pulang, jalan menuju kebun, pasar, sekolah, dan sumber penghidupan. Ketika jembatan ditutup, persoalannya bukan sekadar bertambahnya beberapa kilometer perjalanan. Ada waktu yang hilang, ongkos yang bertambah, dan kehidupan sehari-hari yang ikut terganggu. Atau dengan kata lain, masyarakat sekitar melihat risiko dari kehidupan yang harus terus berjalan tanpa jembatan. Sementara pemerintah melihat risiko dari kemungkinan jembatan runtuh.

Perbedaan inilah yang penting untuk dipahami. Dalam kajian komunikasi risiko, persepsi terhadap bahaya tidak hanya dibentuk oleh kalkulasi teknis. Informasi tentang risiko juga dipengaruhi oleh media, institusi, jaringan sosial, dan pengalaman sehari-hari masyarakat (Kasperson et al, 1988). Dalam konteks jembatan di atas, pemerintah mungkin melihat persoalan utamanya sebagai risiko keselamatan. Namun, bagi warga yang setiap hari harus mengangkut hasil pertanian, mengakses sekolah, atau menuju fasilitas kesehatan, risiko yang mereka rasakan berbeda: keterisolasian, bertambahnya biaya transportasi, serta hilangnya waktu akibat jalur yang lebih jauh. Tidak ada yang salah, mengingat keduanya sama-sama berbicara tentang risiko, tetapi dengan bahasa yang berbeda.

Dari Perbedaan Risiko ke Pelajaran Komunikasi

Ketika dua perspektif tersebut tidak bertemu dalam ruang komunikasi yang sama, muncul ruang kosong dalam pemahaman publik. Ruang inilah yang kemudian mudah diisi oleh narasi yang lebih sederhana. Dalam kasus ini, narasi “warga patungan karena pemerintah tidak hadir” jauh lebih mudah dipahami dibandingkan penjelasan mengenai kerusakan abutment, stabilitas tanah, mitigasi risiko, dan tahapan rekonstruksi. Seperti dijelaskan Entman (1993), framing bekerja dengan menonjolkan aspek tertentu dari sebuah realitas, sementara aspek lainnya menjadi kurang terlihat. Dari kasus ini, setidaknya terdapat tiga lesson learned dalam komunikasi kebijakan pascabencana.

Pertama, penanganan fisik dan komunikasi publik harus berjalan bersamaan. Infrastruktur memang membutuhkan waktu untuk dikaji dan dibangun, tetapi penjelasan mengenai apa yang sedang dilakukan, mengapa suatu keputusan diambil, dan kapan solusi berikutnya tersedia tidak perlu menunggu pekerjaan fisik selesai—atau bahkan menunggu isu menjadi viral. Kedua, komunikasi risiko perlu menerjemahkan bahasa teknis ke dalam konsekuensi yang dipahami masyarakat. Informasi bahwa struktur jembatan tidak aman penting disampaikan. Namun, masyarakat juga perlu mengetahui apa dampaknya bagi mobilitas mereka dan bagaimana pemerintah mengurangi dampak tersebut. Komunikasi yang efektif bukan sekadar menjelaskan bahaya, tetapi menghubungkan pertimbangan teknis dengan pengalaman sehari-hari warga. Ketiga, inisiatif masyarakat adalah sumber informasi, bukan semata-mata bentuk perlawanan. Gotong royong warga dalam membuka akses menunjukkan adanya kebutuhan yang belum sepenuhnya terjawab oleh solusi yang tersedia. Dalam komunikasi risiko modern, pengalaman dan pengetahuan masyarakat menjadi bagian penting dari proses dialog dan partisipasi dalam pengelolaan risiko (Stewart et al., 2023).

Pelajaran terbesarnya, dalam situasi pascabencana, pemerintah tidak hanya menghadapi pekerjaan untuk membangun kembali infrastruktur, tetapi juga juga menghadapi pekerjaan untuk menjelaskan risiko, mengelola persepsi, dan memastikan masyarakat memahami arah pemulihan. Sebab ketika penjelasan teknis tidak bertemu dengan pengalaman warga, keduanya akan berjalan dalam jalurnya masing-masing. Dan ketika jarak itu semakin lebar, sebuah persoalan infrastruktur dapat dengan cepat berubah menjadi persoalan kepercayaan publik.

Referensi

- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

- Kasperson, R. E., Renn, O., Slovic, P., Brown, H. S., Emel, J., Goble, R., Kasperson, J. X., & Ratick, S. (1988). The social amplification of risk: A conceptual framework. Risk Analysis, 8(2), 177–187. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1988.tb01168.x

- Stewart, I. S., Sevilla, E., Barragán, K., & Mente?e, E. Y. (2023). Disaster risk communication requires dissemination, dialogue and participation. Nature Reviews Earth & Environment, 4(12), 805–806. https://doi.org/10.1038/s43017-023-00506-w

- ANTARA News. (2026, Juni 15). BPJN: Jembatan Enang-enang Bener Meriah, Aceh dibangun tahun depan. ANTARA News.

- ANTARA News. (2026, Juli 8). Satgas PRR putuskan Jembatan Enang-Enang tetap difungsikan. ANTARA News.